Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2017 mencapai Rp1.310,4 triliun, hampir sama dengan APBNP 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun.
Pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan penghematan belanja pemerintah
Jika hanya mengandalkan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD), maka pertumbuhan tiap daerah akan terus mengalami ketertinggalan.
Perlambatan ini terjadi karena belanja pemerintah gagal tidak seagresif kuartal sebelumnya dan perusahaan-perusahaan di negara tersebut ramai-ramai memangkas investasi.
Belanja pemerintah pusat yaitu Rp 793,6 triliun atau 40% dari total belanja di dalam Perpres 72/2020
Kementan tetap mendorong aktivitas pertanian dengan memberikan bantuan dan pembinaan kepada petani sehingga produksi tetap tersedia dalam jumlah cukup serta berkontribusi pada ekonomi nasional.
Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9 persen sepanjang tahun ini, menurun dibandingkan rilis sebelumnya pada April yang memprediksi ekonomi mampu tumbuh di angka 4,3 persen.
Selain sisi belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi antara lain didukung konsumsi 5,93%, investasi 7,54%, ekspor 31,78%, bahkan sektor manufaktur tumbuh 6,58%.
Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan harus maksimal, kita Kemendagri dan BNPP juga harus mendorong realisasi belanja.